Sementara itu Menpar Arief Yahya menjelaskan, sektor pariwisata adalah alat yang paling murah dan mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendapatkan devisa asing serta menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2015 jauh di atas pertumbuhan pariwisata di ASEAN dan Dunia.
Terkait dengan infrastruktur pendukung dan infrastruktur dasar seperti jalan, air, listrik dan internet yang kini populer dengan istilah JALI, sudah menjadi basic needs. “Investasi JALI itu menjadi tugas pemerintah. Yang mengisi dan menghidupkan kawasan dengan amenitas itu, harus menggerakkan private sector,” lanjut dia.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Pariwisata memang proaktif memasarkan potensi investasi di sektor pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Salah satu upaya itu dilakukan melalui Regional Investment Forum (RIF) 2017 yang digelar BKPM di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali bulan Februari lalu.
Selain dialog forum bisnis dengan pembicara utama Mentpar Arief Yahya, RIF ini juga terintegrasi dengan one on one meeting. Ada pula, seperti dilansir www.metrotvnews.com, pameran produk-produk perusahaan penanaman modal unggulan. BKPM juga, dalam kegiatan tersebut telah mencatat 70 pertemuan one on one meeting baik antara investor dengan pemerintah daerah maupun investor dengan perusahaan lokal. Pertemuan one on one meeting tersebut bertujuan untuk mempromosikan potensi investasi pariwisata dan infrastruktur pendukungnya di daerah kepada existing investor maupun calon investor baik domestik maupun asing.
Himawan Hariyoga, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemenpar untuk meningkatkan investasi di sektor pariwisata. "Arahan Presiden Jokowi yang menargetkan jumlah wisatawan asing mencapai 20 juta tentu membutuhkan kerja keras dan sinergi berbagai Kementerian dan Lembaga, BKPM siap mendukung dari sisi investasi," terang Himawan.
Kegiatan RIF 2017 juga dihadiri 30 kepala Dinas Penanaman Modal-PTSP Provinsi. Ada juga pengelola lima kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Yakni KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Morotai di Maluku Utara, Labuan Bajo, di Nusa Tenggara Timur,Wakatobi di Sulawesi Tenggara dan Bunaken di Sulawesi Utara.
0 comments